Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, pemerintah daerah atau Pemda dapat sedia kan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat didalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Tito kala menyambangi Kantor KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan knowledge penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilkada Serentak 2024, Kamis (2/5/2024).
Semua Pemda dan KPUD sudah diberi tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Sudah 100 persen, sebagian besar sudah realisasi,” ujar Tito layaknya dikutip Jumat (3/5/2024).
Tito merinci, total nilai dana secara total pragmatic play mencapAI Rp20,68 triliun untuk KPU dan Rp6,3 triliun untuk Bawaslu. Namun untuk Bawaslu, tetap tersedia 24 Pemda yang belum sepakat bersama usulan anggaran Bawaslu.
“Kami termasuk tetap berkomunikasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan mereka soal anggaran Pilkada Serentak 2024,” tahu Tito.
Berdasarkan APBD
Mantan Kapolri ini menjelaskan, anggaran Pilkada berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 menyebut anggaran (pilkada) berdasarkan APBD.
Karena itu, Tito mengaku sejak th. 2022 meminta daerah pro aktif menjalin pertalian dan kerja mirip KPUD, Bawaslu daerah tiap-tiap provinsi kabupaten, kota serta jajaran Polri dan TNI.
“Saya sudah pasti menarget secepat mungkin. Bila wajib didalam bulan Mei, Juni sudah wajib selesai dikarenakan teman-teman KPUD, mereka memerlukan ongkos untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu termasuk demikian dan TNI-Polri termasuk wajib melaksanakan persiapan-persiapan,” Tito menandasi.